UNGKAP RIAU, PELALAWAN - Kendati daerah Kabupaten Pelalawan telah memasuki  usia yang ke- 16 tahun sejak daerah itu di mekarkan dari Kabupaten Kampar. Akan tetapi, daerah Pelalawan saat ini masuk dalam katagori daerah tertinggal  dari berbagai pelaksanaan peningkatan pembangunan oleh Kabupaten tetangganya.

“Sebelum daerah Pelalawan ini di tinggalkan oleh Mantan Bupati Pelalawan (Azmun Jaafar SH). Kabupaten Pelalawan ini merupakan tempat study banding bagi Pemerintah tetangga untuk mengadopsi program-program Pemda Pelalawan,” kata  Juliansyah Romawi S, seraya menjelaskan kepada UNGKAP RIAU di Jalan Lintas Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Selasa (22/09).

Menurutnya, dengan usianya yang ke-16 tahun 2016, semestinya daerah Kabupaten Pelalawan dapat menunjukkan berbagai perubahannya. Baik dari sector kesejahteraan masyarakat maupun dari peningkatan berbagai perkembangan pembangunan daerah itu. Tapi nyatanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” sebutnya singkat.

Pantauan UNGKAP RIAU tentang peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan sejak di tingalkan oleh T. Azmun Jaafar. Sangat disayangkan karena tidak begitu banyak yang di apresiasikan.

Bahkan  daerah Kabupaten Pelalawan saat ini memiliki banyak masyarakat Miskin dan bahkan termasuk daerah yang memilik warga Miskin terbanyak di Provinsi Riau setelah Kabupaten Baru. Padahal, penilaian pihak masyarakat luar. Kabupaten Pelalawan adalah Negeri yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tapi nyatanya masyarakat masih sulit melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Kabupaten Pelalawan memang memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat Pelalawan bila pengelolaannya dilakukan dengan benar oleh Pemerintah Daerah.

“Bila pengelolaannya dilakukan degan baik, tentunya di daerah itu tidak akan ditemukan lagi masyarakat yang pendapatan perkapitanya dibawah 1 Juta Rupiah dan bisa diatas UMK rata-rata penghasilan. Apalgi di daerah Pelalawan ini memiliki Perusahaan kertas terbesar di Asia dan bahkan nomor dua didunia, serta memiliki perusahaan industri lainnya. Seperti Pabrik Kelapa Sawit (PKS),”.

Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, semestinya tidak ada lagi ditemukan masyarakat kurang mampu atau miskin. Namun semua harapan itu tidak sedemikian dan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, perolehan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Kabupaten Pelalawan dan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014–2019. Kabupaten Pelalawan adalah daerah yang memiliki penduduk miskin terbanyak setelah Kabupaten Meranti dimekarkan pada tahun 2009. Hal ini merupakan kegagalan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengetaskan kemiskinan.

Persoalannya, terdapat dalam temuan hitungan data BPS terakhir tahun 2013 lalu, penduduk Miskin Kabupaten Pelalawan sebanyak 12 persen dari total jumlah penduduk keseluruhan 367,724 ribu jiwa. Kalau di kalkulasi jumlahnya 44,127 ribu jiwa rakyat miskin dengan penghasilan perkapita hanya Rp 4,29,452 Ribu. Kalau pendapatan masyarakat di bawa Rp 1 juta perbulannya, maka angka kemiskinan didaerah Pelalawan ini bisa sampai tiga kali lipat dari 12 persen  tersebut.

 “Data terakhir kita pada tahun 2013, daerah Kabupaten  Pelalawan rakyat miskinnya meningkat mencapai 12% dari jumlah penduduk 367,724 ribu jiwa, kalau di kalkulasikan kurang lebih 44,127 ribu jiwa,” Jelas Rahmad Pegawai BPS Kab.Pelalawan di Bidang Pengelolaan Data Disemilasi Statistik (PDS) kepada UNGKAP RIAU di Kantor Badan Pusat Statistik Pkl.Kerinci, Rabu (23/09).

Dijelaskannya, dari jumlah warga miskin sebanyak 44,127 ribu jiwa itu, penghasilan perkapitanya perbulan hanya Rp 4,29,452 Ribu rupiah, dan kalau kita hitung orang miskin dari hasil perkapitanya perbulan sebesar Rp 1 juta. Maka angka orang miskin itu bisa lebih dari 12 persen. “Ya, kantong-kantong rakyat miskin tersebut berada di wilayah perdesaan non perkebunan kelapa sawit atau warga asli tempatan,” jelasnya.

Sudihkah kita memilih kembali Pemimpin yang bersedia melanjutkan pembangunan daerah Pelalawan satu periode lagi ?. Atau sebaliknya kita memberikat CAP ultimatum terhadapnya. Semua pertanyaan ini  kembai kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan dalam Pilkada 9 Desember 2015 ini. Y01/Abdul