PN Pelalawan Gelar Sidang Ke11
5 Orang Saksi Yang Dihadirkan JPU Meringankan Dirut PT. PSJ
Penulis: Yulianus | Selasa, 05 September 2017 | 05:26 WIB Dibaca: 143 kali

Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan Menghela tn sidang Ke sebelas kali Terdakwa Dirut PT. PSJ di Ruang sidang Utama PN Pelalawan

Pelalawan, Ungkapriau.com- Sidang kesebelas kali terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) yang di Gelar diruang Sidang Utama Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan dan di sidang di Pimpin langsung oleh Hakim Ketua, Idewa Gede Bhudi Dharma Asmara, SH,MH dan di dampingi Hakim Anggota, Adry Eswin Sugandi Oetara, SH,MH dan Nurahmi SH, dan Panitera Pencatat (PP) Materi Sidang, Aliluddin SH.

Dalam sidang kesebalas kali terdakwa Direktur Utama PT.PSJ tampak Jaksa Penuntut Umum (JPU), Syahputra SH dan Martalius SH, menghadirkan 5 orang saksi yang anata lain Dirut PT. PSJ, Sudiano (Terdakwa), Rudianto, Yunizarwan, Toni Malayadi, B Sibayang, dan Zimmi.

Sidang ke sebelas kali yang di gelar PN Pelalawan, Senin (94/9/2017) berlangsung lancar setelah kelima saksi yang dihadirkan JPU  di sumpah dengan keyakinan agama masing-masing oleh majelis hakim.

Saksi yang dihadirkan Jaksa penutut Umum (JPU) dalam sidang kesebelas kali terdakwa Dirut PT. PSJ, Sudiano (Terdakwa), menghadirkan Rudianto, Yunizarwan, Toni Malayadi, B Sibayang, dan Zimmi.

Masing-masing saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang kesebelas ini memiliki tugas dan jabatan. Baik di Koperasi, KAUD maupun di Perusahaan PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) itu sendiri.

JPU mencacar pertanyaan kepada Rudianto sebagai saksi pertama dimintai kesaksiannya dalam sidang dengan mempertanyakan saksi pernah di periksa polisi.

Rudianto mengaku kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dirinya pernah diperiksa dan di mintai keterangannya oleh Polisi menyangkut sengketa lahan PT. PSJ. Namun, keterangannya saat polisi memeriksanya tidak begitu mengetahui masalah persengketaan itu karena dirinya kurang lebih 3 minggu bertugas di PT. PSJ.

"Ya, saya masuk bekerja di PT. PSJ sebagai Asisten Manager Estet bulan Maret 2016 dan saat saya dimintai keterangan oleh polisi tentang persengketaan lahan itu baru tiga minggu masuk kerja," jelasnya kepada JPU. 

Mengenai Hubungan Koperasi terhadap Bapak Angkat (PT. PJS) karena koperasi memiliki hutang di Bank untuk pembangunan kebun pola KKPA dan di talangi oleh PT. PSJ selaku Bapak Angkat.

Dengan demikian, Hasil kebun yang di kelolah oleh masing-masing Koperasi dengan pola kerjasama Perusahaan PT. PSJ tidak dibenarkan buah kelapa sawit dari kebun itu di jual kepada pihak luar melainkan kepada bapak angkat.

"Sebelum hutang anak angkat terbayarkan kepada bapak angkat (PT. PSJ) dan hasil kebunya diberikan kepada PT. PSJ (Bapak Angkat) semasih koperasi memiliki hutang," ungkapnya.

Lebih jauh saksi ini menerangkan, bila hasil kebun sawit yang dihasilkan dari Kebun Pola KKPA diberikan dan dijual kepada pihak luar, tentunya kami sebagai anak angkat sudah melanggar perjanjian dan terlebih masalah etika kami sebagai anggota Koperasi. 

"Tidak mungki buah sawit yang dihasilkan dari kebun itu kami jual kepada pihak luar, sementara kami masih memiliki tanggung jawab berupa hutang yang harus di selesaikan kepada PT. PSJ sebagai bapak angkat," jarnya.

Secara terpisah Mantan Ketua Koperasi Makmur Mandiri, Drs Zamur Das saat dikonfirmasi ungkapriau.com di kantor BPMPD Kabupaten Pelalawan, Senin (5/9/2017) mengatakan, mengenai persoalan sengketa lahan antara PT. NWR dengan PT. PSJ itu saya tidak tahu menahu.

"Memang saya sebagai mantan Ketua Koperasi makmur Mandiri kala itu sudah pernah diperiksa oleh polisi," terang Zamur Das.

Dia mengungkapkan kepada urc bahwa dalam sidang PT. PSJ yang di Gelar PN Pelalawan beberapa waktu lalu itu. Dirinya menerangkan apa yang dia ketahui kepada JPU. Bahkan keberadaan PT. PSJ disana membuat daerah itu berkembang, baik dari sektor perekonomian masyarakat dan terlebih masalah peningkatan pembangunan yang sangat dirasakan oleh masyarakat tempatan.

Mengenai persengketaan antara PT. NWR yang klaim lahan PT. PSJ merupakan HPH NWR itu saya tidak tahu karena setahu saya lahan PT. PSJ ini merupakan lahan ulayat.

Zamur Das menambahkan, jika rekan-rekan wartawan mau tahu lebih tentang persoalan ini, bagusnya di konfirmasikan kepada Ketua Koperasi yang sekarang dan atau mengikuti sidangnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan.

"Ikuti saja sidangnya di PN Pelalawan dan konfirmasi saja kepada sejumlah Ketua Koperasi dan KUD di dalamnya. Nanti pasti ada jawaban dalam keterangan saksi-saksi di setiap sidangnya di sana," turu Zamur Das. Yulianus.

*
[ Kembali ]
Berita Lainnya
500 Juta Lebih Dana APDB 2017 Tertelan
Pembangunan Pasar Los Ikan dan MCK Kec. Langgam Sarat KKN
PT. RCM Lakukan Pelanggaran HAM
Paguyuban Nias Riau Turunkan Massa
Mengukur Kemampuan Fisik Personel
Polres Pelalawan Lakukan TKJ
Tangkal Paham Radikal dan bahaya Narkoba
Sat Binmas Polres Pelalawan Taja Penyuluhan Terhadap Anak Usia Dini
Sat Lantas Polres Pelalawan
Melakukan Disiplin Berlalu Lintas Kepada Anak Sejak Usia Dini
Home | Politik | Ekonomi | Olahraga | Pendidikan | Budaya | Hukum | Hiburan | Nasional | Internasional | Galeri Foto | Tokoh | Opini | Pekanbaru | Pelalawan | Dumai | Bengkalis | Siak | Kampar | Inhu | inhil | Kuansing | Rohul | Rohil | Meranti | Surat Pembaca | Redaksi