OPINI: Yulianus Halawa
Pemahaman UUD Pers, Penegak Hukum dan Arogansi Pejabat Publik
Penulis: Pimred Ungkap R | Kamis, 14 Pebruari 2019 | 22:08 WIB Dibaca: 427 kali

Perdebatan Politik di era kepemimpinan Presiden RI, Ir. Joko Widodo menjelang hari pemilihan Capres dan Cawapres Tahun 2019 ini, tidak begitu mengejutkan lagi bagi Rakyat Indonesia terkait pembahasan topik-topik plotik ini dikalangan publik.

 

Pasalnya, perdebatan politik disetiap 5 (lima) tahun masa akhir jabatan penguasa yakni jabatan Anggota DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden sekalipun, sudah merupakan aturan pemerintah dalam memilih kepala daerah di setiap lima tahun melalui pesta demokrasi. 

 

Dalam perdebatan politik, berbagai asumsi dan versi mincul dari masing-masing kubu yang berhelat demi melemahkan lawan. Bahkan penyebaran Hoaks sekalipun, dianggap hanya sebagai bunga-bungan dalam suatu dinamika manuver politik. Namun yang paling hot issue dikalangan wartawan saat ini, terkait dengan perlindungan kemerdekaan Pers.


Pada era reformasi ini, sebagai institusi yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers, tentunya ada di pundaknya Dewan Pers yang berkomitmen melindungi kemerdekaan Pers.

 

Sungguh ironi, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terjadi dalam karya jurnalistik saat ini, berbuntut pemenjaraan wartawan karena pejabat, penegak hukum serta para penguasa antik kritik Pers dinilai tidak memahami atau memang tidak mengakui Undang-undang yang mengatur pokok-pokok tugas Pers yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Kasus-kasus yang menimpa pelaku Jurnalistik Indonesia saat ini, sangat menjadi perhatian serius di kalangan Pers.

 

Mengapa hal itu menjadi perhatian serius, karena pelaku jurnalistik Indonesia saat ini, banyak yang mendapat perlakuan tidak baik, kekerasan, bahkan ada yang menjadi korban pembunuhan dan ada juga yang dipaksakan masuk penjara dengan sangkaan pelanggaran UUD-ITE.

 

Parahnya lagi, pelaku pembunuhan terhadap wartawan yang kritis terhadap penguasa, justru mendapat perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa yang dimaksud adalah ketika pelaku pembunuhan wartawan tersebut mendapat remisi dari Negara yang banyak. Namun, bersempenan Hari Pers Nasional ke-73 Tahun 2019 lalu, kembali dibatalkan pemberian remisi itu.

 

Perlakuan yang tidak baik yang dialami oleh pelaku Jurnalistik Indonesia ini juga terjadi di Riau seperti yang dialami Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toroziduhu Laia yang dilaporkan Bupati Bengkalis dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik (ITE).

 

Kendatipun, perkara tersebut sudah dianggap selesai oleh Dewan Pers ketika mengeluarkan anjuran PPR kepada media yang dianggap telah melanggar Kode Etik Jurnalistik agar hak jawab Bupati Bengkalis dilayani media bersangkutan dan sekaligus membuat permintaan maaf. Namun Bupati Bengkalis tetap tidak menghiraukan keputusan Dewan Pers dan tetap bersikukuh dengan penyidik Polda Riau untuk memaksakan pelanggaran KEJ Harian Brantas diarahkan keranah ITE.

 

Padahal, keputusan Dewan Pers dengan menganjurkan media yang bersangkutan untuk melayani hak jawab dan meminta maaf kepada pelapor (Bupati Bengkalis).

 

Walaupun keputusan yang dikeluarkan Dewan Pers sudah dilaksankan oleh Media Harian Berantas dengan meminta maaf dan melayani Hak Jawab. Namun Pimred Harian Berantas ini tetap diadili atas dasar dugaan tidak senang atas pemberitannya yang mengkritik keterlibatan Bupati Bengkalis kasus hibsos.

 

Artinya, Bupati Bengkalis ini, diduga sudah tidak mengakui Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Padahal, Ahli pers dalam kesaksian saat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli persnya di Pengadiln Negeri Pekanbaru menjadi tolak ukur bagi JPU dan pengadilan dalam menjatuhkan vonis.

 

Ahli Pers menyebutkan dengan tegas perkara Pers dan atau Pelanggaran KEJ, diselesaikn dengan UUD No. 40 1999 tentang Pers. Begitu juga pernyataan saksi ahli ITE yang menyebutkan karya jurnalistik bukan ranahnya ITE dan penyelesaiannya harus di Dewan Pers.

 

Sejatinya, Perkara pelanggaran KEJ, akan diselesaikan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan bukan ranahnya Undang-undang ITE sesuai keterangan ahli Pers. Sebab, berita informasi yang disebarluaskan wartawan melalui perusahaan Pers, merupakan karya jurnalistik yang diatur dalam amanat Undang-undang Pers jelas ahli ITE dalam keterangannya saat menjadi saksi ahli ITE pada ketika itu. Wartawan memiliki hak untuk menyebarluaskan berita-berita informasi kepada publik sesuai amanat Undang-undang Pers.

 

Bupati Bengkalis melaporkan Pimred Harian Berantas karena tidak terima diberitakan, sehingga wartawan yang memberitakannya, dilaporkan dengan tuduhan melanggar UUD-ITE. Padahal, wartawan itu memiliki hak sesuai amanat Undang-undang Pers.

 

Sejak berlangsungnya sidang perkara Bupati Bengkalis ini dengan Pemimpin Redaksi Media Harian Berantas, tidak sedikitnya perusahaan Pers yang dilaporkan di Polda Riau dengan sangkaan pelanggaran Undang-undang ITE. Bahkan menurut informasi, sudah ada 13 perusahan pers terlapor.

 

Sungguh menyedihkan kebebasan pers saat ini benar-benar dikebiri oleh oknum-oknum penguasa antik kritik Pers. Bahkan oknum-oknum penegak hukum juga diduga bekerjasama dengan penguasa untuk kriminalisasi Pers.

 

Contohnya saja dalam amar tuntutan JPU terhadap terdakwa Toroziduhu Laia (Pimred Harian Brantas-red). JPU menuntut tersakwa jauh dari fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan keterangan Ahli Pers termasuk saksi ahli ITE, diduga dipelintir JPU. Ahli ITE menyebutkan bahwa berita harian berantas yang dilaporkan Bupati Bengkalis, bukan ranah UU ITE. Karena media dibawah naungan lembaga Dewan Pers.

Kemudian, keterangan Ahli Pers dari Dewan Pers, Heru Tjahjo yang membenarkan didalam persidangan. Perkara Bupati Bengkalis terhadap Harian Berantas telah selesai dan penyelesaiannya sudah melalui mekanisme UU Pers. Sejatinya kesaksian Ahli Pers dan Ahli ITE ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk membebaskan terdakwa dari berbagai tuntutan. Malah pengadilan menjatuhkan Vonis 1 Tahun.

 

Vonis 1 Tahun pengadilan tersebut kepada Pimred Harian Berantas, mengundang rasa keperhatinan dari penjuru sesama profesi wartawan karena JPU dinilai tidak memperhatikan dan mentaati SEMA No.13 Tahun 2008. Apalagi keterangan Ahli Pers udah cukup jelas dan juga keterangan Ahli ITE sendiri dalam BAP yang membenarkan berita media Pers Harian Berantas, merupakan produk UU Jurnalistik bukan UU ITE.

 

Dimoment peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-73 Tahun 2019 ini, berbagai keluh-kesah para pelaku Jurnalistik Indinesia. Berharap adanya penegasan dan kebijakan Presiden RI dalam menyikapi perkara Pers. Perkara Pers agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Jika misalnya tidak ada penegasan dan kebijakan Presiden RI tentang perkara Pers. Maka kemerdekaan Pers akan diobok-obok oleh Penguasa antik kritik Pers. Tentunya, seluruh pelaku Jurnalistik Indonesia menunggu giliran untuk mengalami nasib yang sama (Kriminalisasi).***

*
[ Kembali ]
Berita Opini Lainnya
Opini: Fadhly Yusman
Hoax, Media, Medsos dan ITE
Berburu Kekuasaan & Dollar Tahun 2019
OPINI Yulianus Halawa: Meraih Kekuasaan Mengeluarkan Biaya Besar
Satker Vertikal Tertutup Soal Informasi
Penggunaan Dana APBN Diwilayah Provinsi-Riau Tidak Transparan.
Melihat Dari Dekat Motto Kabupaten Pelalawan
22:56 Intelijen LSM LPPN-RI Mengaku Dianiaya Oknum ASN Dishub Pelalawan
05:21 Arlianus Hulu Diduga Menggunakan Ijazah Palsu
22:48 Pranseda S, SH: 1 Miliar Dana Pembiayaan Event Surfing Bono Kementrian Diluar APBD diPertanyakan
21:07 Suswanto S.Sos: 16 Miliar Dana Program Jamkesda dan Jampersal Pelalawan T.A 2018 di Pertanyakan
21:15 Sekretaris LSM-KPK Pranseda Simanjuntak SH Meminta Bupati Harris Evaluasi Kinerja OPD
19:00 Andi Yuliandri S.Kom: Keseluruhan Paket Pekerjaan Fisik Tahun 2019 Tidak Hafal
17:40 Bupati Harris Damping Rombongan PWI Pelalawan
02:36 Edi Arifin S.Sos: Keindahan dan Keasrian Lingkungan Tanggungjawab Bersama
18:18 Sekretaris LSM KPKN Pranseda S SH Meminta Transparansi Penggunaan Dana APBD Provinsi dan APBD Pelalawan
22:09 Hardian Syahputra ST,MT Pastikan Seluruh Kegiatan Fisik Selesai Akhir Desember 2019
04:20 Hardian S, ST,MT Bantah LSM Menuding Proyek Jalan Dalam Kota Kerinci Tak Sesuai Speksifikasi
17:19 Jembatan Penghubung 4 Desa di Inhil Butuh Perhatian Serius
05:43 Bupati HM.Harris Tekankan Inovasi Baru
03:41 Panitia Selenggarakan Pertandingan Open Turnamen Volly IKN CUP Ke-III
19:52 Proyek Siluman Pemda Bengkalis Tersebar di Wilayah Kecamatan Pulau Rupat
21:24 AKBP Andi Salamon Tes Urine ASN di 30 SKPD Pelalawan
16:42 Suku Akit Peranakan Tionghoa Resmi di Kukuhkan
18:39 Anita Dahlan Sapa Penggemarnya Lewat Radio Indra 98,5 Fm
08:59 Alfedri Tutup Serindit Boat Race, Kota Bekasi duduki peringkat Pertama
00:16 Bupati H.M.Harris Membuka Lomba Pidato Tingkat SMA/Sederajat se-Kabupaten Pelalawan
Home | Politik | Ekonomi | Olahraga | Pendidikan | Budaya | Hukum | Hiburan | Nasional | Internasional | Galeri Foto | Tokoh | Opini | Pekanbaru | Pelalawan | Dumai | Bengkalis | Siak | Kampar | Inhu | inhil | Kuansing | Rohul | Rohil | Meranti | Surat Pembaca | Redaksi