KABANJAHE, Ungkapriau.com- Dalam rangka mencari solusi penyelesaian sengketa lahan antara Perusahaan PT. Wampu Elektric Power (WEP) dengan masyarakat. Kapolda Sumatra Utara, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw S.Ik. Gelar Rapat Koordinasi bersama Bupati Tanah Karo, Terkelin Brahmana, SH, di kantor Bupati Tanah Karo, Selasa (8/8/2017).

Dalam Rapat pembahasan permasalahan PT. WEP vs masyarakat yang di Gelar di Kantor Bupati Tanah Karo ini, dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauu S.Ik dan dihadiri oleh beberapa Pejabat Utama Polda Sumut.

Pejabat Poldasu yang hadir dalam Rapat Koordinasi ini yakni, Dir Pamobvit Poldasu, Dir Intelkam, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dir Binmas, Dansat Brimob Polda Sumut, Kabid Humas Poldasu dan Kapolres Tanah Karo yang juga dihadiri Wakil Bupati Tanah Karo, unsur Forkompimda Kabupaten Tanah Karo, Presiden Direktur PT. WEP, serta perwakilan masyarakat Kab. Tanah Karo.

Bupati Tanah Karo Terkelin Brahmana, SH dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Kapolda Sumut dan jajaran ke Kabupaten Tanah Karo.

"Saya atas nama Pemerintah daerah tanah mari (Bupati) mengucapkan selamat kepada Saudara Kapolda Sumatra Utara Waterpauw beserta rombongan," ujar Bupati ramah.

Ia mengharapkan, kiranya rapat yang digelar bersama Pemda Tanah Karo ini dapat membuahkan hasil dan mendapatkan titik terang untuk penyelesaian. Apalagi keinginan masyarakat yang menuntut lahannya diganti rugi oleh PT. WEP.

Hal sedah juga di sambung oleh Kapolres Tanah Karo, AKBP Rio Nababan S.

Sementara itu Presiden Direktur PT. WEP menyampaikan bahwa mereka telah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Nmun, kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaannya (WEP) tidak diterima oleh masyarakat dan upaya perusahaan yang telah melakukan diskusi dengan masyarakat telah terlaksana.

"Mediasi sudah dilakukan dengan diskusi antara managemen perusahaan PT WEP dengan masyarakat. Tapi selalu ditolak kompensasi yang diberikan," jelasnya.

Demikian juga pemaparan Kasdim 0205/TK terkait sengketa lahan masyarakat ini "Ya, masalah ini sudah lama terjadi. Tapi takkunjung selesai dikarenakan kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat," ujarnya.

Sedangkan saran dan kesimpulan Kapolda Sumut dalam Rapat Koordinasi itu. Dia berharap permasalahan tersebut penting untuk segera diselesaikan. Untuk itu, masyarakat juga harus memiliki legalitas atas tanahnya sebagai bukti keabsahan haknya.

"Masyarakat, jangan kalaim itu lahan jika tidak memiliki surat-surat keabsahan sebagai hak kuasa," imbuhnya sambil melihat data dan peta kepemilikan tanah dari masyarakat Desa Kota Bulu Kab. Tanah Karo. 

Selain itu, Kapoldasu menyampaikan informasi wacana pembangunan pos yang nantinya akan digunakan oleh anggota Polri dan TNI dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam pengamanan di wilayah tersebut. Untuk itu, saya juga harapkan kepada jajaran dari Poldasu

memberikan masukan terkait masalah ini. Supaya berasama-sama masyarakat dan PT. WEP menemukan titik terang penyelesaiannya.

"Saya atas nama Pimpinan Poldasu menghimbau Bhabinkamtibmas untuk giat melakukan pendekatan dengan Masyarakat dan PT. WEP, supaya permasalahan ini dapat terselesaikan dengan tidak ada yang sama-sama dirugikan," pintanya seraya meminta masyarakat tidak melakukan penutupan jalan agar PT. WEP dapat beroperasional kembali dan dapat memberikan kewajibannya kepada masyarakat. Yulianus