NIAS SELATAN. Ungkapriau.Com- Sudah bukan rahasia umum lagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Sumut) tidak transparan dalam pelaksaan pembangunan fisik kepada masyarakat.

Pemda Nisel tidak ada keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di daerahnya Tahun Anggaran 2018 ini, terkait pelaksaan pembangunan pengaspalan jalan di Desa Sifaoroasi dan Desa Sifaoroasi Huruna yang tidak diketahui secara pasti Instansi mana yang menangani dan bertanggung jawab.

Pasalnya, pembangunan pengaspalan jalan di Desa Sifaoroasi dan Desa Sifaoroasi Huruna, Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan yang menelan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3.684.977.026.78,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah) tidak jelas Instansi mana yang mengerjakannya.

Keanehan dalam pelaksanaan pembangunan pengaspalan jalan tersebut menurut masyarakat Desa Sifaoroasi Huruna karena didalam Plang Nama Proyek tertulis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan juga dicantumkan Logo Dinas Perhubungan (Disusub) Nisel. 

Pertanyaannya, apakah Disdik Nisel dibenarkan menangani pekerjaan fisik seperti pengaspalan jalan?. 

Setahu saya, selama ini tidak pernah ada sejarahnya Dinas Pendidikan menangani dan melaksanakan proyek pembangunan Prasarana Jalan melainkan Dinas Pekerjaan Umum (PU/PUPR).

"Memang saya awam masalah pembangunan fisik. Namun tidak pernah sejarahnya melihat Dinas Pendidikan Kabupaten Nisel mengerjakan pengaspalan jalan. Ini tandanya Pemerintah Nisel memiliki niat buruk untuk mengelabui agara masyarakat sulit mengontrol para mafia proyek fisik yang ada di Kabupaten Nias Selatan (Sumut) sehingga pihak pelaksana leluasan bermain dan mengurangi volume dalam item pekerjaan," ungkap salah seorang masyarakat Desa Sifaoroasi Huruna yang mengaku namanya Dermawan Halawa kepada ungkapriau.com melalui pesan personnya di FB sekitar pukul 22:46 Wib, Sabtu (16/6/2018).

Selain kegiatan fisik ini tidak jelas Instansi mana pelaksananya dan juga masalah pengerjaan yang tidak berkualitas.

"Ya, alasan saya viralkan pembangunan Pengaspalan Jalan yang dimulai dari perbatasan Desa Sifaoroasi dan Desa Sifaoroasi Huruna menuju Bombo Ito itu, dikarenakan beberapa item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak seperti pembersihan elevasi, pemadatan hingga bahu jalan dan juga pemasangan BES A yang hanya pemasangan batu pecah (sertu) dan langsung pemasangan Aspal Siram diatasnya tanpa terdahulu melakukan pengerasan dalam pekerjaan Agregat Kelas C," katanya.

Dermawan dalam pengamatannya  terkait pembangunan pengaspalan itu tidak sesuai speksifikasi pelaksanaan pengerjaan dilapangan oleh PT. TUNAS HARAPAN NIAS dengan diawasi oleh CV.

"Benar, proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Nias Selatan ini sungguh disayangkan. Disamping menelan anggaran APBN sebesar Rp. 3,684 Milyar dan tidak memiliki kualitas bagus hingga dikhawatirkan proyek itu akan hancur dalam masa pemeliharaan," ungkap Dermawan khawatir.

Mirisnya lagi sambung Dermawan, setiap pengaspalan jalan di Kabupaten Nisel menggunakan BES bukan sertu. Kenyataan yang terjadi dalam pengaspalan jalan di Desa Sifaoroasi Kec.Huruna memakai sertu hingga ketebalan 10-15 CM. Itu-pun BES yang dipasang dengan ketebalannya 3-5 cm malah ada yang tidak pakai BES sudah diaspal dengan Pemadatannya hanya dilakukan 2 kali gilas lalu diaspal.  

"Ini namanya pekerjaan asal jadi untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Makanya rekanan tidak pedulikan dan kesampingkan kualitas bangunannya. Baik masalah ketebalan maupun lebar dan panjang realisasi aspalnya dilapangan," ujarnya.

Kami masyarakat Desa Sefaoroasi dan Desa Sefaoroasi Huruna Kec.Huruna sangat bersyukur atas pembangunan sarana transportasi yang direalisasikan Bupati Nisel Hilarius Duha dan Wabup Sozanolo Ndruru sesuai komitmen dan janji kampanyenya untuk mensejahterakan masyarakat. 

"Program Bupati Nisel untuk mensejahtrakan masyarakat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana jalan akan sia-sia karena dinilai pihak OPD yang menangani kegiatan ini tidak mendukung sepenuhnya program Bupati ini," bebernya.

Terkait persoalan ini, kami masyarakat Kecamatan Huruna meminta pihak Tipikor dan Kejaksaan dan terlebih OPD yang bertunggung jawab untuk menindaklanjuti persoalan ini. Jika persoalan ini tidak ditindaklanjut, masyarakat akan memboikot pelaksanaan pembangunan itu.  

"Benar, sebelum proyek ini dibayarkan kepada pihak ketiga (Rekanan) agar Bupati Nisel Hilarius Duha, Inspektorat Nisel dan Anggota DPRD yang berasal dari DAPIL Kec.Huruna, F.Gulo dan Yurisman Laia untuk melihat pelaksanaan proyek yang menelan Dana DAK Milyaran ini," harap Dermawan mengakhiri. (Y01/Arsita K Gulo)