BENGKALIS, Ungkapriau.com- Terkait proses penanganan kasus hukum Bupati Bengkalis dan Wabub Bengkalis yang sampai detik ini peningkatan dan penetapan status hukum kedua Pejabat Politik ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum terang benderang pada publik.

Demi mendapatkan informasi status hukum Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkali dari KPK. Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA est.2K19), menggelar demo di depan pagar kantor Bupati Bengkalis dan kantor DPRD Bengkalis, Senin (24/06/2019) sore.

Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi demo ini di depan kantor Bupati Bengkalis, menggunakan satu unit Mobil Pick-Up diiringi peserta demo yang mengendarai sepeda motor dengan membawa spanduk bertuliskan "Jangan Rusak Marwah Negeri Junjungan" yang dibentangkan depan kantor Bupati Bengkalis selama berlangsungnya mahasiswa ini berorasi di Jln.Ahmad Yani bengkalis.

Setelah usai mahasiswa ini orasi di kantor Bupati Bengkalis, mereka melanjutkan di kantor DPRD Bengkalis yang beralamat di Jalan Antara dengan pengawalan dari personil Polres Bengkalis kesatuan Polda Riau.

Selama berlangsungnya Aksi AMPERA est.2K19 di Kantor DPRD Bengkalis yang terlihat cukup tertib di depan kantor DPRD Bengkalis sehingga mendapat sambutan baik dari Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan.

Pantauan media ini menjelang Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan menerima puluhan mahasiswa yang sedang menggelar aksi demo itu. Rizki yangengaku selaku koordinator aksi Mahasiswa yang tergabung dalam AMPERA menyampaikan seruan dalam oratornya tentang kepekaan Anggota DPRD Bengkalis menyikapi berbagai persoalan yang muncul.

Rizki dalam kanjutan orasinya menilai Anggota DPRD Bengkalis lebih peka terhadap peristiwa yang terjadi di Bengkalis hingga mengakibatkan marwah Negeri Junjungan Kabupaten Benglkalis tercoreng di mata nasional dan dunia.

"Kami dari mahasiswa AMPERA est.2K19, mendesak DPRD Bengkalis untuk menyurati KPK terkait proses hukum Bupati Bengkalis dan menyurati Polda Riau serta Mabes Polri terkait status hukum Wakil Bupati Bengkalis," seru Rizki dalam orasinya yang disambut sahutan gemuruh hidup mahasiswa.

Rizki dengan lantang menggunakan pengeras suara menyuarakan dan mempertanyakan pembangunan selama empat tahun berjalannya pemerintahan, serta mempertanyakan sinergitas pemerintah Kabupaten Bengkalis antara kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD) dan Legislatif.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan fungsi dewan atau wakil rakyat yang melemah dalam segi kebijakan dan pengawasan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Setelah puas menyampaikan tuntutan mereka, puluhan demonstran itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis dari Partai Golkar, Indra Gunawan dan mempersilahkan massa masuk kedalam Gedung DPRD Bengkalis.

"Saya persilahkan masuk, dan mari jangan injak tanaman yang ada di halaman kantor DPRD ini," sambut Indra Gunawan.

Usai melakukan pertemuan dan dialog sekaligus menyerahkan tuntutan aksi, puluhan massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. (Alan Jeri Fanus)