Dalam perkembangan jaman dan kemandirian Pers Indonesia saat ini, masih saja membentur kokohnya aroganisme pada keangkuhan kekuasaan. Hingga hari ini masih terdengar Profesi Jurnalis yang mendapatkan berbagai rintangan dalam menjalankan profesinya.

Rintangan yang dihadapi Pers dalam menjalankan profesinya ini, ketika para pihak-pihak yang belum memahami mekanisme kerja jurnalis yang manakala ketersinggungan terhadap berita yang diangkat media massa, acap kali persoalan-persoalan ketersinggungan misalnya, diselesaikan dengan cara-cara brutal oleh terkait dan atau yang dirugikan jikalau dugaan bahwa kasus-kasus tersebut disebabkan hasil pemberitaan wartawan.

Padahal, melakukan perlawanan secara “Premanisme” tidak dibenarkan, karena telah tersedia cara untuk menghadapi liputan berita yang dinilai salah.

“Menghadapi pemberitaan wartawan yang dinilai salah oleh yang merasa dirugikan, tentu akan dibenarkan bilamana pihaknya mengajukan hak jawab, somasi, hingga ke tingkat pengadilan, hal sedemikian merupakan alternatif mekanisme penyelesaian”.

Memang resiko dan tantangan yang dihadapi oleh profesi jurnalistik, sudah bukan rahasia umum lagi di negara kita. Bahkan sejak perang kemerdekaan hingga sekarang, wartawan indonesia masih akrab dengan berbagai teror terhadap profesi waratawan, adalah salah satu bentuk pemberangusan kebebsana bereksperesi umat manusia.

Tindak kejahatan itu, baik yang diaktualisasikan informasi yang objektif, akurat, dan layak diketahui warga masyarakat lewat pers.

Padahal, pers merupakan salah satu kontributor yang cukup dominan bagi masyarakat untuk menerima informasi di satu sisi, dan guna menyatakan buah pikiran, gagasan, harapan serta tuntutan warga masyarakat dalam menginsumsi suatu berita informasi pers.

Untuk diketahui bahwa pers memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan sosial dan membentuk konsesus sosial. Adalah wajar jika kemudian pers mengangkat persoalan, yang memang kiranya penting untuk diketahui khalayak luas.

Kasus korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, diskriminasi rasial, tindak kekerasan, kejahatan, sampai masalah bencana alam dan kasus-kasus sedemikian yang harus dan diwajibkan diberitakan. Karena bila tidak, akan berdampak buruk bagi ketentraman masyarakat. Pembuatan berita semacam itu, menunjukkan fungsi kontrol sosial media massa. Sehingga berita tersebut, akan menjadi pedoman, antisipasi dan rambu-rambu bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan yang bertantangan dengan hukum.

Karya tulisan wartawan di media massa terkait kasus-kasus, sesungguhnya jurnalis indonesia sudah menyadari dan selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip kelayakan suatu berita.

Tapi yang menjadi suatu keluhan wartawan ketika melakukan yang terbaik dan subyektif mungkin, masih banyak pihak-pihak menunjukkan gelagad tindakan kekerasan dan melakukan teror, mengadakan perlawanan, sehinga semangat dan tuntutan kerja pers, menjadi lemah akibat perbuatan anggota masyarakat tersebut.
Sebagai media sosial masyarakat, tidak boleh dihambat pelaksanaan fungsinya, apalagi dilakukan secara melawan hukum dan etika jurnalistik. Jika ini terus terjadi, maka dapat menimbulkan gangguan terhadap kebebasan pers, lebih-lebih mempengaruhi right to dn right toexpresion di lingkungan masyarakat.

Dari sini dapat diterima pandangan, yang perlu dijaga dan didukung bukanlah media peres dan jurnalisnya melainkan kebebasan pers. Soalnya, pers dan jurnalis dapat terjerumus menjadi bagian dari “kejahatan” kekuasaan. Sedangkan gangguan terhadap kebebsan pers ini kerusakannya tidak hanya dilihat pada lingkungan suatu masyarakat, tapi lebih jauh dapat merugikan pada tataran peradaban.

Pemahaman Otoritas Tugas yang singnifikan pemahamannya, sesungguhnya bahwa pers memiliki tugas-tugas esensial yang mesti dilakukan sesuai dengan funsi dasar yang dimilikinya.

Dalam tugasnya, para wartawan tentunya berupaya mentaati aturan dan kode etik yang melekat dalam profesinya. Sehingga kebebasan menjalankan tugasnya haruslah dijunjung. Sebab jika terjadi kekeliruan dalam tigasnya, tetap ada cara-cara yuridis untuk mengaturnya. Bukan dengan cara-cara anarkis, ujuk rasa mendatangi kantor redaksi media, pemerasan, suap, atau pelecehan terhadap intergritas terhadap profesi jurnalis.

Siapapun pihak yang berpandangan dengan hasil tugas pemberitaan wartawan, tetapi tidak diperbolehkan ketidaksepakatan ini dilakukan dengan cara yang tidak benar.