Merdeka.com - DPR telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi undang-undang. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bakal segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk rencana revisi UU tersebut.

"Yang pertama pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan KPU menyampaikan beberapa permasalahan yang sudah dibahas baik di komisi dua maupun dengan pengesahan ini," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Yang kedua, lanjut Tjahjo, pemerintah segera menginventarisasi masalah dan masukan dari semua fraksi dan DPD tentang usul perubahan.

"Tidak semua harus dibongkar karena waktunya terbatas. Akan kami komunikasikan juga dengan KPU segera dalam tempo sesingkat-singkatnya akan kami selesaikan UU ini," jelasnya.

Kemudian, tambah Tjahjo, Mendagri selanjutnya akan langsung bekerjasama dengan Komisi II untuk membahas poin-poin mana saja yang perlu disempurnakan.