Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
Dampak pemotongan DBH 15 persen APBD Pelalawan TA 2015
HM. Harris Tekankan SKPD Kejar Dana Pusat

UR 11/4/2015
Sabtu, 11 Apr 2015 | dilihat: 1743 kali

Melalui coffee morning Bupati Pelalawan (HM.Harris) Senin (06/4) ingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk pro aktif mengejar peluang pembangunan daerah mengambil dana APBN di pusat.

“Peluang untuk mengejar dana pusat ini, sangat terbuka lebar untuk daerah dan tergantung pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk berkomunikasi dengan pihak pusat,”H. M. Harris menyarankan.

Menurut H. M. Harris, bilamana Dinas, Badan dan Kantor tidak mengejar peluang yang ada ini, tentu kesempatan tersebut, tidak akan datang dengan keduakalinya, karena pelaksanaan pembangunan di tahun 2015 tidak bisa dimundurkan. “Walaupun ditahun berikutnya tetap dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah (SKPD), mengejar dana pusat ini. Akan tetapi, hal tersebut, untuk digunakan pada percepatan pembangunan tahun berikutnya”, tegasnya.

Dinas yang ikut dalam pertemuan beberapa waktu lalu, harus menjemput bola dan jangan menunggu. Sehingga apa yang disampaikan dan diusulka dalam pertemuan itu bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. “Jangan hanya menunggu, harus proaktif mengejar ke pusat,” sambung Bupati Harris dalam coffee morning itu.

Bupati Harris, “SKPD yang ikut mendampinginya saat menggelar pertemuan dengan Forum MPR, DPR, dan DPD (MD2) asal Provinsi Riau di Jakarta, antara lain, Kepala Bappeda Ir. Syahrul Syarif, MM, Kepala Dinas PU Hasan Tua Tanjung, MT, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan ir. Hambali, MM dan Kepala Dinas Budparpora H. Zulkifli, M. Si”, jelasnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, dampak dari pemotongan Dana Bagi hasil (DBH) sebanyak 15 persen dimasing-masing SKPD mengurangi beberapa item kegiatan yang sudah direncanakan oleh seluruh jajaran satker-satker, namun hal itu merupakan bukan halangan bagi laju pembagunan, dengan adanya peluang dana bantuan dari pusat ini Pemerintah Daerah kabupaten Pelalawan berupaya keras untuk memperolehnya untuk mengejar item-item yang telah dibatalkan.

Kepada sejumlah SKPD ini, dapat mengejar ke pusat, karena apa yang diusulkan dalam pertemuan pada Forum MD2 asal Provinsi Riau tersebut, sudah jelas untuk percepatan pembangunan daerah Pelalawan yang anatara lain seperti, teknopolitan, infrastruktur kawasan wisata bono dan lain sebagainya, katanya mengakhiri. UR



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © 2013 PT. Ungkap Riau Media
All right reserved