PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat pleno pertama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Tahun 2022, yang berlangsung di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Senin (14/11/2022).

Dalam kegiatan itu, Gubernur Riau (Gubri) Drs.H.Syamsuar,M.Si menuturkan bahwa rapat KDEKS merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H.Ma'ruf Amin dan hasil rapat KNEKS sebelumnya.

"Ini dalam rangka tindak lanjut arahan Wakil Presiden dan hasil Rapat Pleno KNEKS beberapa waktu yang lalu, maka dilaksanakanlah rapat pleno KDEKS Provinsi Riau pada hari ini," ungkap Gubernur Riau ketika itu.

Gubri juga menjelaskan, sebagai negara promosi juga pelaku Industri Halal, pemerintah berharap Indonesia mampu mewujudkan target di tahun 2024, yaitu dapat menduduki peringkat satu besar Industri Halal.

"Kita ini sebagai bagian yang harus mendukung untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara nomor satu industri halal," ucapnya.

Untuk diketahui, lanjut Syamsuar, berdasarkan harga Free On Board (FOB) selama Januari-Agustus 2022, nilai ekspor Riau mengalami kenaikan sebesar 15,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Di tahun 2020-2021, Provinsi Riau menjadi salah satu penyumbang devisa negara melalui nilai ekspor sebesar 34 persen dari ekspor Nasional," katanya menerangkan.

Di negara Indonesia ada 37 provinsi, jika ekspor dari Riau 34 persen maka 66 persen lagi dari provinsi lain. Itu menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi yang luar biasa.

"Artinya disini Riau memiliki potensi yang baik. Terlebih, dengan kondisi infrastruktur seperti saat ini, Riau menyumbang devisa terbanyak dan juga berbuat banyak hal untuk NKRI," ujarnya.

Kendati demikian, Syamsuar menilai kontribusi yang diberikan kepada negara tersebut tidak seimbang dengan kondisi infrastruktur di Provinsi Riau yang masih tidak memuaskan.

"Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu kehadiran Menteri Bappenas yang mengatakan Riau ini memang punya kontribusi untuk negara dan sekaligus perlu diperhatikan dalam infrastruktur. Objek pariwisata yang ada saat ini juga belum disentuh oleh Pemerintah Pusat," sebutnya.

Ia juga mengutarakan bahwa dengan keterbatasan anggaran saja, Provinsi Riau mampu untuk menyumbangkan ekspor devisa negara yang angkanya sudah cukup besar.

"Provinsi Riau banyak menyumbang, baik dari hilirisasi kelapa sawit, kertas, kelapa, dari produk-produk kayu, juga dari hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya. Tentunya hal ini patut kita sampaikan kepada Pemerintah pusat agar mereka melek terhadap Provinsi Riau. Sebab, banyak yang bisa dibuat untuk negeri, bahkan dengan keterbatasan anggaran saja kita mampu untuk meningkatkan nilai ekspor ini," tandasnya.

Oleh sebab itu, Gubri berharap pelaksanaan rapat pleno dapat berdampak baik untuk menyeimbangkan kebutuhan Provinsi Riau dan program kerja nasional.

"Kita berharap agar memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah," pungkasnya mengakhiri.

Seusai penyampaian Gubernur Riau, rapat pleno dilanjutkan oleh Wakil Gubernur (Wagubri) Edy Natar Nasution. Turut hadir dalam rapat pleno tersebut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat secara virtual, Forkopimda Provinsi Riau dan tamu undangan lainnya.

(Advertorial)