UNGKAP RIAU, PEKANBARU – Kendati Pemerintah Pusat terus mengalokasikan Anggaran APBN yang tidak sedikit untuk perawatan serta peningkatan pembangunan Jalan Nasional di daerah Provinsi Riau. Namun pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan pembangunan ini  banyak yang tidak sesuai.

Contohnya pembangunan Rigid Jalan Nasional lintas timur Kabupaten Pelalawan ke Kabupaten Indra Giri Hulu (INHU) yang ditangani oleh Satker SNVT - PJN Riau wilayah II, Irzami, ST. MT, terkesan pengerjaannya belum lama sudah dikerjakan dan sudah mulai meminta dianggarkan kembali untuk perawatan yang sudah mulai rusak itu.

Dalam kerusakan jalan Nasional ini menurut pamantauan UNGKAP RIAU, disebabkan kurangnya pengawasan pihak Konsultan maupun pengawasan pihak Pejabat Pembuat Komitment (PPK6.SNVT-PJN) Satker Non-Vertikal wilayah II Riau dan apalagi kalau pemilik kasatkernya menerima suatu bingkisan (sawer) dari rekanan kontraktor selaku pihak ketiga.

Saat Wartawan UR berusaha berkali-kali mencoba konfirmasikan permasalahan ini kepada pihak Kepala Kasatker PU APBN SNVT-PJN wilayah II Riau Ir. Dedy Mandarsyah, MT. melalui Irzami, ST. MT. selaku PPK6 di kantornya tidak membuahkan hasil, karena pihak yang bersangkutan tidak berada di tempat. "Kepala Kasatker PU APBN maupun Irzmi ST.MT sedang tidak berada di tempat," jelas salah seorang Pegawai Kasatker PU kepada UNGKAP RIAU
 di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru.

Dikantor sekretariat Sekjen DPP Lembaga Swada Masyarakat Tribakti (LSM), Alui W, menanggapi konfirmasi wartawan menyebutkan, segala sesuatu permasalahan kasus dalam pelaksanaan pembangunan peningkatan Jalan Lintas Timur yang dimulai dari Simpang Lago Pelalawan menuju Simpang Japura Kabupaten Inhu itu, merupakan tanggung jawab Kasatker PU APBN.