Indragiri Hilir (ungkapriau.com)- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tengah menyusun rencana pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp200 Miliar dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian informasi rencana pengajuan peminjaman ini, di ungkapkan Ketua DPRD Inhil Iwan Tarun dalam konferensi Pers-nya di hadapan sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Selasa (02/12/2025).

Dalam keterangan nya, Iwan Taruna yang juga sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil menjelaskan bahwa rencana itu belum fiks, "Rencana peminjaman itu, belum ada kesepakatan atau disetujui," jelasnya.

Mengenai peruntukan uang sebesar Rp 200 Milliar itu akan digunakan pada pembiayaan 14 item rencana pembangunan daerah di wilayah pemerintahan kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun 14 item rencana pembangunan dalam penggunaan Dana sebesar Rp 200 Miliar itu diantaranya;

1. Pembangunan Islamic Center

2. Rehabilitasi Pasar Terapung Tambilahan

3. Pembangunan Kantor Camat (Tanah Merah, Reteh, Kateman, Kuindra)

4. Rehabilitasi Kantor Bupati

5. Peningkatan Jalan Menuju Batalion Pangan

6. Pembangunan Parit 21

7. Rekonstruksi Jalan Kotabaru – Sanglar

8. Peningkatan Jalan Simpang Luar – Simpang Tiga Rambaian

9. Swakelola Jalan

10. Pengadaan Meubeler Sekolah

11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

12. Rekonstruksi Jalan Simpang Beringin

13. Pembangunan Jembatan Sungai Junjangan

14. Rekonstruksi Ruas Jalan Suhada II Tembilahan Hulu," ujar Iwan Taruana.

Selanjutnya, Ketua DPRD Iwan Taruna menambahkan, "Didalam pembahasan 14 item rencana pembangunan tersebut dan diantaranya ada 3 item menjadi sorotan dan urgensi masyarakat terkait kebutuhannya," katanya.

"Benar, yang menjadi sorotan dan urgensinya masyarakat yaitu pembangunan Islamic Center Rp38,850 Miliar, kantor camat empat lokasi Rp18 Miliar, rehabilitasi kantor bupati Rp5 Miliar," tambahnya. 

Dengan demikian pada kedua lembaga berkaitan diminta untuk melakukan kajian mendalam secara terbuka dan transparan kepada masyarakat Inhil, agar tidak mengambil langkah keliru dan memberikan persetujuan terlebih dahulu terhadap rencana pinjaman yang dimaksud.

Dikesempatan itu juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Junaidi, menyampaikan dalam konferensi pers bahwa situasi APBD Inhil saat ini sedang defisit, serta ada efisiensi anggaran dari pusat yang tidak normal.

“Silakan saja Pemda Inhil membuat perencanaan, dan kami tidak ikut campur dalam hal tersebut. Kami hanya menunggu laporan perencanaan dari Pemkab Inhil,” jelasnya.

Ia menutup dengan menegaskan: “Dan kami dari DPRD Inhil belum memberi persetujuan rencana Pemda Inhil untuk meminjam dana sebanyak Rp200 miliar itu.” tutupnya.***