PEKANBARU, UNGKAP RIAU - Sehubungan dengan surat permohonan penerbitan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)  masyarakat asal kepulauan Nias yang ada di wilayah Riau sebagai warga negara indonesia (WNI) oleh Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPD- HIMNI) Riau tanggal 27 Februari 2017 Nomor: 006/DPD/HIMNI/I/2017 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, sudah mendapatkan respons Pemerintah Pusat.

"Surat permohonan penerbitan KTP dan KK yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden RI tersebut dan salah satu tembusannya telah kita sampaikan kepada Bapak Mentri Dalam Negri hingga mendapat Respons Pemerintah Pusat dengan ditindaklanjuti oleh masing-nasing pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau," ujar Ketua DPD-HIMNI Riau, Drs. Sozifao Hia M.Si kepada UNGKAPRIAU di kantor sekretariat IKN Pelalawan. Jumat (3/3/2017).

Menurutnya, terkait perihal surat permohonan DPD-HIMNI itu, Pihaknya telah melakukan pertemuan (Rapat bersama) dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Disdukcapil) Provinsi Riau, yang mana pada ketika itu disambut baik oleh Dokter Andra (Kaditsospol) di kantor disdukcapil beserta sejumlah Kabid yang membidangi Pendataan KTP dan para staf-staf lainnya.

"Ya, dalam Rapat bersama tersebut, Disdukcapil Provinsi Riau membenarkan bahwa pihaknya telah mendapat arahan dari Pemerintah Pusat (Mentri Dalam Negri) tentang upaya penerbitan KTP dan KK masyarakat Asal Kepulauan Nias yang berada di wilayah Provinsi Riau," ujar Mantan Anggota DPRD Pelalawan ini seraya menirukan keterangan Kadisdukcapil Provinsi Riau pada pertemuannya ketika itu.

Hia mengatakan lagi, hasil pertemuan dengan Dinas kependudukan Prov Riau tentang hasil audensi dan surat ke Kementrian Dalam Negeri dan atau Ditjen Kependudukan dan surat ke GUBRI masalah KTP Warga Riau ada Pulau Nias, telah mendapatkan respon.

"Kesimpulan dalam rapat ketika itu dan formulir yang perlu kita sampaikan untuk mendapat kesepakatan di antara kita. 

Maka seluruh Paguyuban Asal Kepulauan Nias yang berada di bawah Organisasi Himpunan masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) khususnya yang ada di wilayah Provinsi Riau diundang untuk mengadakan Rapat bersama seputar hal ini," jelasnya.

Rapat yang kita laksanakan pada Sabtu 4 Maret 2017 ini untuk menindaklanjuti hasil pertemuan DPD HIMNI dengan Disdukcapil Provinsi Riau. Untuk itu, kami atas nama Ketua DPD HIMNI Riau berharap kepada BPH DPD HIMNI Riau, BPH DPC HIMNI Se-Riau, BPH IKNR, BPH IKRANIS. BPH DPP ONUR dan BPH IKN Pelalawan dapat hadir dalam Rapat ini pikul 14 :00 Wib sampai dengan 16:30 Wib di Jalan Katitiran No.14 A Sukajadi Cp: A.Yesinta / 0813 65590402 dengan agenda Rapat terkait mekanisme pencatatan data masyarakat yang tidak memiliki KTP dan KK, karna waktu yang diberikan sangat terbatas. (Yulianus)