PELALAWAN, UNGKAPRIAU.COM - Masyarakat Nias Selatan Kabupaten Pelalawan telah membentuk Pengurus DPD Organisasi Nias Selatan (IKRANIS) di Kabupaten Pelalawan. 

Pembentukan Pengurus DPD IKRANIS Pelalawan ini dilaksanakan di kediaman Tokoh Asal Kepni Nias Selatan, Rosahati Laia A.Md, Kamis (20/4/2017) lalu dan dihadiri seluruh Tokoh-tokoh Masayarakat Asal Kepni (Unsure Ketua/Sekretaris) seperti Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Nias Pelalawan (IKN), Eprisman Arianjaya Ndruru SH, Ketua DPD IKNR Pelalawan, Yulianus Halawa,  Ketua IKN Cabang, Romanus Telaumbanua, Ketua DPC HIMNI Pelalawan, Samazasa Ndruru, Ketua DPC Partai PIKA Pelalawan, Sekhiatulo Laia, DPC GWI Pelalawan, Ahdieliyun Ndraha SE dan segenap Mahasiswa Asal Kepni dari Pekanbaru.

Hal ini diterangkan Rosahati Laia A.Md  kepada ungkapriau.com selaku penerima mandat IKRANIS dari DPP IKRANIS Riau tanggal 01 April 2017 lalu.

Atas dasar itulah Tokoh-tokoh masyatakat Asal Nias Selatan Pelalawan melakukan pertemuan dengan seluruh Tokoh-tokoh Ono Niha Pelalawan, baik dari IKNR Pelalawan, IKN Pelalawan, DPC HIMNI Pelalawan dengan tujuan meminta saran dan pendapat dalam membentuk kepengurusan DPD IKRANIS Pelalawan tersebut.

"Ya, seluruh unsur tokoh Paguyuban lintas Ono Niha Pelalawan pada ketika itu, sangat merespon dan mendukung hingga berjalannya pembentukan kepengurusan DPD IKRANIS Pelalawan berjalan dengan baik," jelasnya.

Lanjut Rosahati, "Eliadi Hulu SH, didaulat sebagai Ketua DPD IKRANIS Pelalawan, Sekretaris, Yusudi Giawa SE dan Bendahara, Rosahati Laia A.Md," tambahnya.

Sementara kata arahan dan bimbingan yang di sampaikan Ketua DPC HIMNI Pelalawan, Samzasa Ndruru, meminta seluruh Organisasi Ono Niha dan terutama kepada IKRANIS yang baru saja terbentuk DPD nya di Kabupaten Pelalawan untuk menjadi alat pemersatu.

"Organisasi berbasis Ono Niha yang ada, harus dapat menjadi alat Pemersatu kita seluruh masyarakat Asal Kepni Pelalawan tanpa keberadaan Organisasi-organisasi ini menjadi batu sandungan dalam potensi perpecahan," harapnya.

Pemangku Adat Pelalawan ini menambahkan, Organisasi Ono Niha akan memunculkan kekuatan yang dahsyat dalam perjuangan Ono Niha untuk menggapai visi misi bila digunakan untuk kepentingan Ono Niha secara baik.

Ketua DPC PIKA Pelalawan, Sekhiatulo Laia menambahkan dalam saran dan Pendapatnya mengatakan. Beberapa Organisasi berbasis Ono Niha sebelum terbetuk IKRANIS, sudah ada di Pelalawan dan dengan terbentuknya IKRANIS pada malam ini, tentu harapan kita besar didalamnya akan menambah kekuatan Ono Niha dari berbagai aspek dan terlebih dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan Ono Niha secara khusus. "Baik kepentingan Ono Niha Kabupaten Pelalawan, Kepentingan Ono Niha ketingkat Provinsi Riau maupun kepentingan Ono Niha di tingkat Pusat," pintanya.

Dekhiatulo Laia, "Ono Niha adalah kita" tentu semboyan ini sudah merangkul semua dalam memperjuangkan kempentingan kita "ya, harus kita yang dapat melakukannya dan tidak mungkin menunggu suku lain diluar suku kita," paparnya.

Labih lanjut Pengusaha Sukses ini mengajak seluruh masyarakat Asal Kepni Riau dan Pelalawan khususnya untuk selalu duduk bersama diatas sehelai tirai yang artinya. "Walaupun di Pelalawan ada IKN, DPC HIMNI, DPD IKNR, DPD ONUR, DPD IKRANIS dan tetap bersatu dalam tujuan yang mutlak menggapainya," pintanya.

Mengenai persoalan Budaya dan Istiadat kita dari Asal Nias Selatan, Nias Untara dan Nias tengah misalnya. Itu tetap kita hargai dan lestarikan. Sebab Adat itu suatu cirikhas daerah tersendiri.

"Ya, Adat hanya dapat dilaksanakan  saat melaksanakan pertungan menuju kearah pesta pernikahan dan bukan sebagai alat pemersatu masyarakat Ono Niha yang hanya Organisasi paguyuban lah yang bisa mempersatukan persepsi pendapat untuk satu" tutupnya.

Tidak ketinggalan juga Ketua DPD IKNR Pelalawan dalam saran dan pendapatnya ketika pembentukan DPD IKRANIS Pelalawan mengatakan. Dengan banyaknya Organisasi Paguyuban bak marak saat menimbulkan banyak persepsi dari berbagai suku lain. Bahkan ditengah-tengah suku sendiri.

Bilamana sejumlah organiasi Ono Niha ini tidak bisa mempersatukan persepsi- persepsi yang ada saat ini, maka visi misi sejumlah Ormas berbasis Ono Niha di Riau dan Pelalawan khususnya sulit tercapai. "Bisa-bisa menimbulkan perpecahan antara sesama Ono Niha," ujarnya.

Yulianus Halawa, tujuan organisasi berbasis Ono Niha, tidak terlepas untuk mengangkat harkat dan martabat dalam mensejajarkan diri dengan suku-suku lain. Apalagi saat sekarang ini. Segelintir orang menyampaikan bahwa Nias itu bukan Partai Politik melainka suku.

"Apa yang disampaikan segelintir orang itu melalui Medsos FB. Itu benar, Nias itu menandakan suku yang menghuni Kepulauan Nias," ujarnya.

Perlu juga diingat, Kepulauan Nias sebelum dimekarkan menjadi 5 Kabupaten/Kota, tidak ada yang namanya Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat melainkan satu sebutan "Kepulauan Nias" Setelah daerah tersebut dimekarkan menjadi 5 Kabupaten/Kota oleh Pemerintah dengan berbagai proses dan pertimbangan atas kepesatan perkembangan penduduknya dan saat itu muncul sebutan Nias ini dan itu. 

"Jadi, harapan saya disini, mari kita bergandengan tangan, menutupi kelemahan satu dengan yang lain, mempersatukan kekuatan dalam ikatan wadah-wadah Ono Niha, membangun komunikasi yang baik antara Organisasi Ono Niha," tuturnya.

Menurutnya lagi, dalam mencapai visi misi Ono Niha di daerah sebrang ini, jangan kita jadikan organisasi sebagai alat tandingan kepada sesama Ono Niha. "Mari saling mendukung dan saling mengoreksi diri demi kemajuan bersama," imbuhnya.

Sekretaris PIKA Pelalawan, Ahdielyun Ndraha SE mengatakan. Adanya perbedaan persepsi Ono Niha atas munculnya beberapa Ormas berbasis Ono Niha di Pelalawan saat ini, perlu juga disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kita.

Mengenai status yang muncul di Medsos juga perlu di perjelas, agar orang yang kurang paham dapat mengerti tentang tujuan Organisasi yang sebenarnya. Organisasi paguyuban apa saja akan mengakui tidak ikut berpolitik dan secara tidak langsungnya juga terlibat dalam Politik.

"Ya, selama ini, kita dari masyarakat Asal Kepni, mengangap Organisasi yang  kita anut, haram hukumnya bila berpolitik. Padahal, kita tidak sadar selama ini, hak politik kita diberikan untuk mengangkat suku lain, baik di lembaga Legislatif, Esekutif dan Yudikatif. Mengapa hak politik kita tidak berikan kepada suku kita?," tutupnya. (URC)