PELALAWAN, UNGKAPRIAU.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pelalawan gelar Focus Group Discussion (FGD ) terkait kedudukan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi pemerintahan dalam pendampingan keterbukaan informasi publik (KIP).

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Pelalawan, Ir. M. Syahrul Syarif, Narasumber Mahyudin Yusdar dari LSM Fitra bersama tim, Sekretaris Dinas Kominfo Farid Mukhtar, S.Sos mewakili Kadiskominfo, Sekretaris OPD Pelalawan.

Berlangsungnya kegiatan oleh pemamparan Narasumbe Fitra Riau, Mahyudin Yusdar yang juga merupakan Ketua KIP Periode 2012-2016 mengatakan. "Tujuan dari makna pertemuan FGD ini, sangat penting kaitannya dalam penyususan PPID Kabupaten Pelalawan agar adanya satu pemahaman ditiap OPD untuk keterbukaan dan ketersediaan informasi dan data sehingga berjalannya PPID di Kabupaten Pelalawan ini," ungkap Mahyudin

Mantan Ketua KIP 2012-2016 mengatakan pentingnya transparansi dari suatu informasi. Transparansi  merupakan kebutuhan dari badan publik, karena dengan transparansi ini memunculkan rasa kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Ia juga melanjutkan informasi publik dihasilkan, dikelola atau diterima oleh suatu badan publik, dasar hukum pembentukan PPID UU KIP PP No.61/2010 Perki No.1/2010, Permendagri No.3 Tahun 2017.

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa PPID melekat pada pejabat struktur yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi atau kehumasan. Bahkan didalam struktur organisasi PPID dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan berkedudukan sebagai PPID Utama yakni di Dinas Kominfo, PPID Utama dibantu didalam pekerjaannya oleh PPID Pembantu yang ada di level OPD atau SKPD Eselon IV. 

Mahyudin berharap transparansi dan keterbukaan informasi akan memberikan rasa kepercayaan publik dari penyelenggaraan pemerintahan," katanya mengakhiri. Yul