PELALAWAN, Ungkapriau.com- Dengan adanya sejumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pelalawan yang satu persatu memilih pindah tugas di Provinsi Riau dan di OPD lain dilingkungan Pemda Pelalawan. Menimbulkan pertanyaan yang tidak berkesudahan di kalangan publik.

Pantauan media ini, Selain 7 orang pegawai Dinas Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pelalawan yang dinonjobkan setelah ditinggal pensiun oleh Kadis PU yang lama (Hasan Tua Tanjung), dan kini sejumlah pegawai yang tergolong senior di OPD PUPR ini, satu-persatu undur diri dengan mengajukan permohonan pemindahtugaskan di OPD lain. Atas hal ini, tentu menjadi topic pertanyaan di kalangan media.

Pertanyaannya. Ada apa dengan Pegawai PUPR yang memilih pindah tugas di OPD lain ini?.

Apakah mereka ini tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Dinas PUPR itu?.

Apakah para pegawai yang memilih pindah tugas di dinas lain, maupun memilih pindah di Provinsi Riau sulit dibina dan atau sering melakukan kesalahan?.

Apakah sebaliknya merek tidak suka dengan Plt.Kepala Dinas PUPR yang baru atauerek yang tidak disukai oleh Plt.Kadis?.

Persoaln ini, jawabannya ada ditangan pucuk Pimpinan Daerah (Bupati) dan juga kepada Baperjakatnya.

Ketika persoalan ini dikonfirmasikan kepada Bupati Kabupaten Pelalawan, H.M.Harris seusai acara pengangkatan sumpah dan tau pelantikan Ketua dan wakil Ketua DPRD Pelalawan definitif di Gedung DPRD Pelalawan, Senin (23/9/2019).

Bupati dua periode ini menepis hal itu, telah memberikan kebebasan kepada masing-masing Pimpinan OPD untuk memilih staf-stafnya yang menurutnya bisa membantunya.

"Ya, kebebasan ini, saya berikan kepada masing- masing kepala OPD, agar kegiatan pembangunan yang belum maupun yang sedang berjalan misalnya dibidangnya, dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dan jika tidak. Maka Kepala OPD nya saya anggap gagal dan di evaluasi," ujar Harris. 

Dikatakannya, jika ada sejumlah pegawai yang memilih pindah di Dinas lain. Itu merupakan hak pegawai untuk mendapatkan penyegaran tugas sebelum adanya mutasi. Mereka yang memilih sendiri.

Belum terpikirkan, "Mengenai mutasi pejabat Eselon di lingkungan pemerintahan kabupaten pelalawan, kita masih belum terpikirkan karena masih terfokus dalam menghadapi berbagi hal seperti karhutla," kata Harris, Senin (23/9/2019).

Kepada Ketua DPRD Pelalawan yang baru di lantik ini. Kita berharap bagaimana kepemimpinan mereka dalam mengayomi. Sebab, dalam kata sambutan saya tadi sudah cukup jelas bahwa berprinsip kita mengedepankan kebersamaan.

"Benar, di berbagai hal program pembangunan daerah, harus bahu membahu, baik itu Legislatif maupun esekutive yang bersama- sama dengan 33 oraganisasi paguyuban," ujarnya.

Mengenai Ketua DPRD Pelalawan yang saat ini merupakan Putra Bupati Pelalawan. "Ya, namanya juga politik dan dipilih oleh masyarakat. Terkait adanya pandangan dan terlebih bagi yang menyuarakan adanya kaitan dinasti politik didalamnya, itu tergantung kedewasaan kita untuk menyikapinya," tutup Harris. (Yul)