JAKARTA - Sebelumnya, izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya dilakukan oleh swasta. Namun dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja, memberikan peluang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
Berlakunya Undang-undang ini merupakan angin segar yang membawa peluang besar bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Oleh karena itu, Gubernur Riau H.Syamsuar tengah berupaya memperjuangkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan mengajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) secara Multi Usaha.
Tidak tanggung-tanggung, jika yang dicanangkan Syamsuar tersebut dapat terwujud, maka Provinsi Riau merupakan yang perdana memiliki BUMD HTI.
"Jika ini terealisasi, maka Riau adalah satu-satunya provinsi yang memiliki BUMD HTI. Kapan lagi BUMD kita punya usaha yang bergerak dibidang tanaman industri.
| Baca juga: | |
| Camat Huruna Minta Dukungan Masyarakat | |
| IKN Kec. Langgam Minta Pembangunan Sumur BOR & Pagar Pemondokan Siswa | |
| Koperasi Dinilai Ingkar Janji Membangun Kebun Plasma 2 Desa | |
Syamsuar menjelaskan, masa pandemi Covid-19 cukup berat, Riau mengalami penurunan pendapatan sehingga diperlukan dukungan penganggaran baru dari berbagai sumber antara lain pemanfaatan pada sektor kehutanan.
"Maka saya sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat agar ini menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru Provinsi Riau kedepannya," pintanya.
Sementara untuk peningkatan perekonomian di Riau, Syamsuar mengaku bahwa ia telah meningkatkan pelayanan investasi, yang mana salah satunya dengan dibangunnya tol Pekanbaru-Bangkinang.
Selain itu, dia juga telah melakukan fasilitasi antara perusahaan besar di Riau dengan masyarakat setempat untuk melakukan kolaborasi bersifat kemitraan.
"Sebanyak 219 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jadi terus kami jalankan bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang ada di Riau kedepan bisa berperan dan bermitra dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat setempat," pungkasnya.
(Advertorial)
| Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache Hadiri Paripurna Penyepakatan Ranwal RPJMD 2025-2029 | |
| Sokhiatulo Laia Sambut Baik Kunjungan Kerja Anggota DPD-RI Di Nias Selatan | |
| Dewan Pers Tegaskan HCB Tak Punya Legal Standing Lagi | |
| Dr. ST Burhanuddin Akan Tindak Jaksa Main Proyek | |
| H.Zulmansyah Sekedang: PWI Tetap Satu, Kisruh Berawal Dari Kasus Cash Back | |
| Polres Pelalawan Amankan Dua Orang Terduga Pelaku Karhutla | |
| Hj.Darnawati Kawal Anggaran Rp 15 Miliar Untuk Pembangunan Jalan Sanglar Dan Kota Baru | |
| BFI Finance Cabang Air Molek Lempar Tanggung Jawab Ke Kantor Pekanbaru | |
| Mantan Kadiskominfo Inhil Keberatan Pemberitaan Tanpa Memenuhi KEJ | |
| Kondisi Jalan Desa Rantau Bawah Tetap Memprihatinkan | |














