INHU, UNGKAP RIAU - Ribuan guru di Kabupaten Indagiri Hulu (Inhu) selasa (9/2/2016) lakukan Aksi demo di halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu, dalam rangka menolak wacana pemotongan tunjangan Guru ¾ dari masing-masing golongan.
Kami dari seluruh Guru di Kabupaten Inhu sangat menolak wacana pemotongan tunjangan penghasilan kami sebesar Rp ¾ dari jumlah pengahasilan.
Demikian tuntutan para guru ini disampaikan kepada UNGKAP RIAU oleh Ketua Koordinator, Adi Mirwan dikala aksi demonya digelar dihalaman Kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu)-Riau yang berlangsung aman dan tertib.
Adi Mirwan, wancana pemotongan penghasilan para guru itu atas nama Tenaga Guru meminta Pemkab Inhu untuk meninjau ulang perbub (peraturan bupati) Inhu Nomor 63 tahun 2016 tentang tambahan penghasilan PNS yang di nilai telah merugikan para guru. "Kami atas nama Guru meminta Perbub ini dapat ditinjau kembali karena dinilai jauh dari tujuan yang semestinya hingga wancana ini akan merugikan kami para guur," tukasnya.
Kami menilai pemotongan tunjangan penghasilan yang di lakukan Pemkab Inhu ini benar-benar adil namun tidak merata, dikeranakan tunjangan penghasilan guru saja yang dipotong, sementara tunjangan pejabat struktual tidak potong. Padahal hak dan kewajiban PNS sama dan tidak ada perbedaan di dalam melaksanakan tugas. "Kami sama dengan Pegawai Negri Sipil Lainnya (PNS) yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, kami adalah Guru dan bukan buruh yang mendapatkan tindakan diskriminasi," tegasnya.
| Baca juga: | |
| Tunda Pengangkatan Kapolri, Jokowi Tak Selesaikan Masalah | |
| Siswanto Targetkan Penyelesaian Persoalan Belum Selesai | |
Menangapi tuntutan para guru tersebut oleh Pj Bupati Inhu, H. Kasiarudin menyampaikan bahwa, Pemkab Inhu tidak pernah melkaukan diskriminasi terhadap masyarakat dan terlebih kepada para guru. Akan tetapi, mengenai adanya pengurangan tunjangan penghasilan tersebut, sudah melalui proses.
"segala bentuk keuangan daerah termasuk tunjangan pegawai, sudah di atur dan sesui dengan kemampuan keuangan daerah atau APBD, dan proses penentunya bukan hanya saya sendiri yang memutuskan melainkan aturan yang menentukan dan menetapkan penggunaan Dana Anggaran APBD," terangnya.
Lebih jauh Pj Bupati Inhu ini memaparkan pada masyarakat (pelaku aksi demo) bahwa penyusunan APBD Inhu ini, bukan dari hasil keputusan sepihak melainkan keputusan bersama DPRD yang digodok melalui pembahasan di BAPPEDA. Jadi tidak mungkin saya mengabaikan para guru, kita berkerja sesui aturan dan jika para guru tetap memaksa untuk merobah keputusan yang telah dituangkan dalam peraturan Bupati ini sangat sulit.
"Sekalipun saya ditembak tetap tidak akan bisa menyelesaikan hal ini dengan sendiri," ungkap kasiaruddin sambil mengajak para perwakilan guru berdialog di ruangan rapat bupati indragiri hulu. (Asnan)
| Anggota DPRD Riau dan BEM ITB Indragiri Lakukan Pengembangan Pembibitan Kelapa Sawit di Inhu | |
| Warga Desa Sei.Beras Inhu Minta APH Audit Dana Desa | |
| Ade Agus Hartanto Hadiri Acara Wisuda 137 Mahasiswa UNRIDA Gedung Prof Indrayani Hall | |
| Wiston Pandiangan Minta Kapolres Inhu Tes Urine Anggota DPRD dan Kepala Desa | |
| Warga Desa Alim di Ringkus Polisi karena Edarkan Narkoba | |
| Polres Pelalawan Amankan Dua Orang Terduga Pelaku Karhutla | |
| Hj.Darnawati Kawal Anggaran Rp 15 Miliar Untuk Pembangunan Jalan Sanglar Dan Kota Baru | |
| BFI Finance Cabang Air Molek Lempar Tanggung Jawab Ke Kantor Pekanbaru | |
| Mantan Kadiskominfo Inhil Keberatan Pemberitaan Tanpa Memenuhi KEJ | |
| Kondisi Jalan Desa Rantau Bawah Tetap Memprihatinkan | |
