SIAK. Ungkapriau.Com- Menyikapi statement Anggota Fraksi Hanura DPRD Siak, Ariandi Tarigan terkait program Pemda Siak yang dinilainya tidak sesuai RPJMD Kabupaten Siak. Plt Kepala Bappeda Wan M.Yunus memberikan klarifikasi, Sabtu (20/01/18).

Klarifikasi ini di sampaikan oleh Plt Kepala Bappeda Wan M.Yunus melalui Kepala Bidang Bagian Humas Setdakab Siak dalam Grup WA (WhatsApp) untuk menyikapi pernyataan Anggota Fraksi Hanura DPRD Siak, Ariandi Tarigan yang menyatakan program yang dijalankan Pemkab Siak selama ini tidak sesuai RPJMD.

“Kami tidak memahami apa dan diaman program yang dari RPJMD itu tidak dijalankan dan atau tidak sesuai menurut Dewan itu," ungkap M.Yunus seraya baik tanyak?.

Benar, kami tidak mengerti dimana yang tidak sesuai dengan program RPJMD Siak itu karena setiap tahun Pemerintah Kabupaten Siak selalu melaporkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan RB, yang isinya capaian kinerja pemerintah daerah yang targetnya telah ditetapkan didalam RPJMD.

Wan M.Yunus mengatakan, berdasarkan laporan itu kata dia, Kabupaten Siak telah dua kali berturut-turut meraih penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kategori B dengan nilai tertinggi di Provinsi Riau.

“Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Siak juga menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD Kabupaten Siak, yang program dan kegiatannya ditentukan berdasarkan RPJMD” jelasnya.

Terkait kegiatan sembako murah, Wan Yunus menjelaskan bahwa setiap tahun operasi pasar sembako murah dilaksanakan Pemkab Siak sebanyak dua kali setahun, yaitu mendekati bulan suci Ramadhan dan tahun baru.

“Sasarannya khusus masyarakat miskin yang terdata, untuk yang mampu tentu saja dengan harga normal melalui mekanisme harga pasar” tambahnya.  

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 tahun yang telah disepekati antara eksekutif dan legislatif. Wan juga menjelaskan biaya pendidikan sudah gratis dan tidak ada lagi pungutan terhadap anak didik SD maupun SMP di sekolah negeri. 

“Pengobatan di RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Siak juga telah digratiskan bagi seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Siak. Untuk jalan penghubung antar kampung, yang belum terhubung setakat ini hanya Kampung Teluk Lanus di Kecamatan Sungai Apit, karena secara geografis jaraknya memang cukup jauh. Meskipun demikian, kita sudah mulai membuka jalan ke kampung tersebut” tambah Wan.

Terakhir kata dia, mengenai beberapa iven yang dibuat, dimaksudkan untuk mendukung kemajuan Pariwisata Siak sesuai Visi Pembangunan Kabupaten Siak, yaitu menjadi tujuan wisata di Pulau Sumatera.

Wan Yunus menyebut membangun wisata memang tidak bisa serta-merta, perlu konsistensi dan komitmen yang tinggi. Bali bisa menjadi seperti sekarang ini karena promosi wisatanya sudah dimulai sejak zaman dahulu.

“Timbal balik iven yang kita kembangkan sekarang tidak bisa langsung instan kita peroleh manfaatnya. Namun demikian banyaknya iven wisata telah membuat Siak semakin dikenal, sehingga bertambah ramai orang yang berkunjung ke Siak,” ungkapnya sambil menilai, setakat ini kebijakan pembangunan telah sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD selaku mitra Pemerintah daerah.

“Kami tidak memahami program yang mana dari RPJMD yang tidak dijalankan. Karena setiap tahun Pemerintah Kabupaten Siak selalu melaporkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan RB, yang isinya capaian kinerja pemerintah daerah yang targetnya telah ditetapkan didalam RPJMD” sebut Wan Yunus. (Op)