PELALAWAN. ungkapriau.Com- Sejak 2 Periode Bupati Harris memimpin daerah Kabupaten Pelalawan, banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan masyarakat pelalawan.

Keberhasilan yang dicapai sang visioner tersebut termasuk realisasi 7 program startegisnya. Namun, sedikit disayangkan kerja kerasnya karena oknum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkesan kurang mendukung.

Padahal, tanpa lelah Bupati Harris bekerja keras demi perubahan pembangunan daerah yang dia Pimpin. Bahkan di tengah menurunya APBD Pelalawan 3 tahun terakhir ini Pemerintah Daerah masih dapat mensiasati berbagai pelaksanaan pembangunan untuk mengejar dan membuktikan karyanyata-Nya dalam merealisasikan visi misinya kepada masyarakat.

Benar-lah. Patut kita katakan Bupati itu sebagai Visioner karena dia berhasil menciptakan berbagai program pembangunan fisik untuk perubahan daerah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi, setiap tahun pelaksanaan pembangunan fisik di daerah itu, banyak kegiatan OPD yang dikerjakan dengan semerawut oleh OPD melalui jasa rekanan kontraktor. 

Mirisnya lagi, ada sejumlah pekerjaan fisik belum selesai ataupun tidak sesuai specsifikasi dan telah dilakukan PHO. Pekerjaan semerawut ini kerap ditemukan setiap Tahun Anggaran APBD termasuk Tahun 2017. 

Pemantauan kami dari TIM LSM Forum Andalan Pengawasan Pembangunan Auditor Republik Indonesia (FAPPAR-RI) terkait Permasalahan pembangunan tersebut, diakibatkan pengawasan dari Pemerintah selaku pemilik kegiatan tidak maksimal ketika berlangsungnya pekerjaan dilapangan.

Demikian Hal ini diaungkapkan oleh Koordinator LSM Forum Andalan Pengawasan Pembangunan Auditor Republik Indonesia (FAPPAR-RI), Defid Amriady kepada ungkapriau.Com di Pangkalan Kerinci, Senin (12/2/2018).

Menurutnya, Pembangunan fisik yang kerap ditemukan-Nya bermasalah di lapangan, disebabkan pengawasan dari Consultant pengawas dan pihak pengawas yang ditempatkan untuk mengawasi kegiatan itu secara maksimal. Namun, hal itu diduga tidak dilakukan pengawasan karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Teknis Kerja (PPTK) dan Consultant pengawas ikut bermain dalam Paket-paket proyek pembangunan fisik itu dengan oknum rekanan kontraktor.

Defid Amriady mencontohkan Salah satu pembangunan fisik tahun anggaran 2017 di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Amriady mengatakan, pembangunan fisik yang dilakukan PHO oleh Dinas Pendidikan yakni seperti pembangunan RKB SMPN 3 Kecamatan Pkl Kerinci yang pekerjaannya belum seratus persen dan diduga sudah dibayarkan seratus persen.

Lebih lanjut Defid Amriady menjelaskan bahwa Paket pembangunan Turap di SDN 04 Desa Bukit Agung Kec. Kota Pkl Kerinci juga sedemikian.

Kemudian pembangunan MCK SDN 005 Desa Makmur Jaya Kec. Pkl kerinci dan Pembangunan MCK SDN 006 Kec. Pkl Kerinci, SDN 003 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang dan di Kec. Kuala kampar tahun anggaran 2017, terkesan keseluruhan bangunan itu bermasalah dan telah di bayarkan seratus persen.

Sedangkan pembangunan SMPN 2 Kec. Pkl Kerinci juga belum siap di kerjakan dan diduga sudah dibayarkan seratus persen kepada rekanan kontraktor.

Ketika kasus ini di konfirmasikan ungkapriau.Com kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Drs. Syafruddin M.Si melalui Handponnya, Selasa (13/2/2018). Kadisdik menjawab dirinya sedang di Provinsi Riau mengikuti suatu acar bersama Gubernur Riau.

"Saya sedang dalam acara di Pekanbaru dan tidak bisa menjawab konfirmasi rekan-rekan wartawan saat itu," katanya sembari menutup komunikasinya dengan Pers. Yulianus