Pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat sangat berkeinginan adanya peningkatan sarana dan prasarana apalagi di bidang pendidikan, seperti yang selalu dicanangkan Bupati Pelalawan H.M. Harris untuk meningkatkan disegala sektor pendidikan di Kabupaten Pelalawan.

Namun, keinginan itu tidak terpenuhi dikarenakan adanya kepentingan oknum-oknum para mafia uang Negara (koruptor).

Hal sedemikian dijumpai pada pembangunan SMK Manbaul Ma’arif Kecamatan Langgam yang tidak selesai dan diputus kontrak yang sangat kontroversi progresnya.

Hasil investigasi tim dilapangan, proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2014 senilai Rp 2 milyar lebih ini, tidak selesai akibat ketidak sanggupan CV. Marcyl selaku pemenang. Item-item pekerjaan bangunan juga dinilai meragukan bila sudah sesuai dengan sfek.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan MD. Rizal, M.

Dikatakan, karena tidak diselesaikan pekerjaan itu, perusahaan pelaksana di Blacklist atau masuk daftar hitam oleh dinas. Ada beberapa item pekerjaan yang di CCO. Kalau persentase pekerjaan 93 persen dan dibayarkan dari nilai bobot pekerjaan sesuai hasil perhitungan konsultan pengawas dan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Pelalawan.

Pada pelaksanaan pekerjaan, lanjut Marzuki, masa waktu yang telah ditentukan telah habis, pihak dinas tidak memberikan Addendum (perpanjangan waktu). Kata Marzuki lagi.  

Ketika disinggung ada temuan pihak Inspektorat Kabupaten Pelalawan pada paket pekerjaan itu, Marzuki tidak mengakui. “Kalau itu tidak benar ada temuan Inspektorat, yang pasti berapa persen pekerjaan itulah yang dibayarkan”, jelasnya.

Ketika tim media ini, meminta Marzuki untuk memperlihatkan dokumen pemutusan kontrak, ia tidak dapat memperlihatkan karena sudah tersimpan rapi didalam lemari tempat penyimpanan dokumen.

Kontroversi pemutusan kontrak proyek SMK Manbaul Ma’Arif Kecamatan Langgam timbul setelah berdasarkan informasi dari salah satu pegawai Inspektorat Kabupaten Pelalawan. Sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya itu, mengatakan, jika pihak Inspektorat Kabupaten Pelalawan ada temuan ketika proyek tersebut hendak dibayarkan 100 persen, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan diberikan surat teguran. Akan tetapi sumber ini masih bersihkuku mengatakan jika proyek tersebut sudah dibayarkan 100 persen walaupun tidak diselesaikan. (TIM)