INHIL. ungkapriau.com- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, mengukapkan, pencapaian realisasi program pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, perlu keseriusan dan kerja keras seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.

Jika tidak ada keseriusan dan kerja keras bersama organisasi perangkat daerah, akan dipastikan seluruh program pembangunan pemerintah yang masuk dalam RKA sulit terlaksana dengan maksimal.

Hal ini diungkapkan Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bertempat di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (4/2/2019) lalu.

Dikatakan HM Wardan (Bupati-red), jika masing-masing Organisasi Perangkat Daerah tidak menunjukkan suatu keseriusan dan bekerja keras secara ikhlas membangun daerah berslogan seribu jembatan ini, tentu pihaknya akan memberikan sanksi berupa pengurangan mata anggaran di berbagai kegiatan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah daerah (RPJMD) Inhil.

“Kita akan mencoret dan mengurangi sejumlah mata anggaran dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak selaras dengan visi misi derah,” tukas Bupati Wardan, sembari mengingatkan.

Menurutnya, ketegasan yang disampaikannya, merupakan insyarat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya akan mengevaluasi seluruh RKA yang diusulkan.

"Kita evaluasi seluruh RKA yang ada dan akan dirasionalisasikan jika ada RKA yang diajukan tidak menjurus kepada visi pembangunan daerah," imbuhnya.

Orang No.1 Inhil ini mengingatkan statementnya, bukan tanpa alasan.

“Memang seluruhnya program dalam RKA terintegrasi,” kata Bupati Wardan, seraya menyinggung di dalam RKA, banyak ditemukannya usulan perjalanan dinas dan untuk program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sangat kecil persentasinya.

Terkait masalah perjalanan dinas juga perlu. Namun menurut Bupati yang akan memimpin dua periode ini agar seluruh mata anggaran yang masuk dalam rka perlu penyempurnaan dan mengutamakan program OPD tidak keluar dari arah peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Termasuk kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Kita berharap penyusunan RPJMD benar-benar memperhatikan kondisi ril yang ada dilapangan. Diantaranya, pembangunan Inhil yang akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat luas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Bupati melibatkan pengusaha dalam penyusunan RPJMD dan pihak-pihak berkompeten lainnya. Tujuanya, untuk mendapatkan banyak masukan dari seluruh komponen yang dimaksud. Sehingga dalam 5 tahun kedepan visi misi daerah dapat terwujud sesuai harapan.

Bercerita masalah ekonomi, di Inhil cukup besar peluangnya. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi daerah. Seperti perkebunan kelapa.

“Iya benar, disnilah pentingnya titik berat RPJMD yang mengaitkan dengan sektor-sektor perkebunan dengan membutuhkan peranan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendongkrak perekonomian ditengah rendahnya harga kelapa dan melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Serta mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diseluruh desa,” pintanya.

Selain Bupati HM Wardan dalam Musrembang RPJMD ini juga dihadiri Sekda Provinsi Riau H Ahmad Hizaji, Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Sekda Inhil H Said Syarifuddin, Wakik Ketua DPRD Inhil H Marianto, unsur Forkompimda dan Pemkab diluar Riau, seperti Jambi dan Kepri dan para stake holder, Kepala OPD dan Camat.***